Sekrataris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah merasa malu dengan temuan Ombudsman RI mengenai pungutan liar (pungli) yang jumlahnya mencapai Rp 1,2 miliar.

Malu saya melihat 30 laporan sementara, setelah mereka melakukan investigasi terhadap kualitas layanan publik

"Kok Ombudsman bisa bocor yah? Malu saya melihat 30 laporan sementara, setelah mereka melakukan investigasi terhadap kualitas layanan publik," ujar Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/9).

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman di lima kecamatan di wilayah DKI Jakarta, ditemukan pungli hingga Rp 1,2 miliar per tahun. Temuan tersebut dikelompokkan dalam 30 paparan yang disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pelayanan yang diduga terdapat pungli yakni di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP).

Untuk itu, Saefullah meminta SKPD tidak mudah tergoda menerima uang sogokan dari siapa pun yang hendak melakukan proses perizinan. Pihaknya, kata Saefullah, juga tengah berupaya memperbaiki pelayanan dengan menyiapkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Tujuannya, untuk menghilangkan pungli maupun sogokan saat proses mengurus proses perizinan.

"Kebanyakan dari laporan Ombudsman, SKPD dan UKPD banyak tergoda dengan uang," tandasnya.